Tugas dan Wewenang MPR

Published December 4, 2012 by ISMAYA DWI AGUSTINA
Pertanyaan:
Tugas dan Wewenang MPR
Salam kenal dan salam sejahtera bagi kita semua. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan mengenai tugas dan wewenang MPR RI, diantaranya sebagai berikut:
1. Menurut Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD:
a. kapan MPR dapat melakukan perubahan terhadap UUD kita dan bagaimana prosedur dalam mengubah UUD tersebut?
b. sebenarnya sudah berapa kali MPR melakukan perubahan UUD kita (apakah 4x) dan kapan saja hal itu dilakukan?
2. Menurut Pasal 3 ayat (3) UUD 1945, MPR dapat memberhentikan Presiden dan Wapres dalam masa jabatannya:
a. kapan MPR dapat memberhentikannya?
b. bagaimana prosedur dalam memberhentikan Presiden dan Wapres dalam masa jabatannya? Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih kepada hukumonline.com serta mohon jawabannya. Terima kasih. dian surya atmaja.

surya_atmaja
Jawaban:
Ali Salmande
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b710bde88c68/lt4f82a0e3362a1.jpg
Penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan no. 1:

a.      Kapan MPR dapat melakukan perubahan terhadap UUD kita dan bagaimana prosedur dalam mengubah UUD tersebut?

Secara yuridis tak ada aturan yang mensyaratkan kapan sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar, harus diubah. Namun, lazimnya, sebuah peraturan perundang-undangan akan diubah bila sudah tak dapat lagi mengikuti perkembangan zaman atau dianggap tidak mampu lagi melindungi hak-hak warga negaranya.

Khusus untuk UUD 1945, berdasarkan Buku Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945” terbitan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, aturan tersebut diubah karena adanya Reformasi 1998 yang salah satu tuntutannya adalah perubahan UUD 1945. Tuntutan rakyat inilah yang menjadi salah satu alasan Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”) mengamandemen UUD 1945.

Prosedur perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. Pasal 37 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan ‘Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR’. Pasal 37 Ayat (3) berbunyi ‘Untuk mengubah pasal-pasal UUD, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlagh anggota MPR’.

Pasal 37 Ayat (4) menyatakan ‘Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR’.

b.      Sebenarnya sudah berapa kali MPR melakukan perubahan UUD kita (apakah empat kali) dan kapan saja hal itu dilakukan?

MPR telah mengubah UUD 1945 sebanyak empat kali atau tahap. Yakni, pada tahap pertama amandemen dilakukan pada 14-21 Oktober 1999. Tahap kedua dilakukan pada 7-18 Agustus 2000. Tahap ketiga pada 1-9 Oktober 2001. Tahap keempat pada 1-12 Agustus 2002.

Namun, perlu Anda ketahui, Indonesia pernah menggunakan ‘konstitusi lain’ selain UUD 1945 sebagai dasar negara. Yakni, pada 1949, ketika Indonesia berbentuk negara federal, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS). Namun, berlakunya Konstitusi RIS ini tak menghapus UUD 1945, karena UUD 1945 masih berlaku di Negara Bagian RIS di Yogyakarta dengan Presiden Mr. Moh. Asaat (lihat “Buku I Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 terbitan Setjend MK”, hal 31).

Lalu, pada 1950, Indonesia menggunakan UUD Sementara (UUDS 1950). ‘Konstitusi’ ini digunakan sementara untuk memberi waktu para anggota konstituante untuk membentuk UUD yang baru sama sekali. Namun, ‘proyek’ ini gagal, hingga akhirnya Presiden Soekarno menerbitkan dekrit presiden yang salah satu isinya adalah mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara.

Penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan no. 2:

a.      Kapan MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden?

MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah mendapat usul dari Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) melalui sidang paripurna. Usulan DPR ini harus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa (i) pengkhianatan terhadap negara, (ii) korupsi, (iii) penyuapan, dan (iv) tindakan tercela lainnya, atau (v) perbuatan tercela dan/atau (vi) Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat menduduki jabatannya (lihat Pasal 7B ayat [5] UUD 1945).

b.      Bagaimana prosedur dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya?

Pada prinsipnya, Presiden dan/atau Wakil Presiden tak boleh melakukan kejahatan, perbuatan atau berada dalam kondisi yang disebut di atas. Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan kejahatan, perbuatan atau berada dalam kondisi tersebut, maka DPR dapat mengajukan permintaan kepada MK untuk mengadili pelanggaran itu (lihat Pasal 7B ayat [1] UUD 1945).

Pengajuan permintaan ini hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripuerna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR 9 (lihat Pasal 7B ayat [3] UUD 1945). Lalu, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus permintaan tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan DPR itu (lihat Pasal 7B ayat [4] UUD 1945).

Setelah MK memutus perkara itu, maka putusan dikembalikan ke DPR. Setelah itu, DPR menggelar sidang paripurna untuk meneruskan hasil putusan itu ke MPR sebagai usul memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden (lihat Pasal 7B ayat [5] UUD 1945). MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usulan DPR itu paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul itu (lihat Pasal 7B ayat [6] UUD 1945).

Pada tahap akhir, MPR menerbitkan Keputusan terhadap usul pemberhentian itu dan harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR (lihat Pasal 7B ayat [7] UUD 1945).

Demikian uraian kami, semoga dapat Anda pahami.
Dasar hukum:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

from : http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc6a009be454/tugas-dan-wewenang-mpr

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: