HUKUM DI INDONESIA

Published November 15, 2012 by ISMAYA DWI AGUSTINA

Image

Hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus ditegakkan apabila kita menginginkan suatu kehidupan yang damai dan tentram. Hukum bersifat memaksa dan mengikat. Hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, namun setiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan peraturan yang sedang berlaku.

Setiap orang wajib menjaga tata tertib dalam masyarakat, maka hubungan antar individu dan bermasyarakat terpelihara dengan sebaik-baiknya. Sehingga, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan Kaedah Hukum. Seseorang yang sengaja melanggar sesuatu Kaedah Hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman.

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan terbentuknya peraturan-peraturan disebut sebagai sumber-sumber hukum. Peraturan tersebut bersifat memaksa, sehingga seseorang yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber-sumber Hukum ada dua jenis yaitu :

  1. Sumber-sumber hukum material, yakni sumber-sumber hukum yang ditinjau dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah dan filsafat.
  2. Sumber-sumber hukum formal, yakni Undang-undang, Kebiasaan, Jurisprudentie, Traktat dan Doktrin.
    1. Undang-Undang
      ialah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).
    2. Kebiasaan (Custom)

ialah perbuatan yang sama yang dilakukan terus-menerus atau berulang-ulang sehingga menjadi hal yang yang selayaknya dilakukan. Contohnya adat-adat di daerah yang dilakukan turun temurun telah menjadi hukum di daerah tersebut.

  1. Keputusan Hakim (Jurisprudensi)

ialah Keputusan hakim pada masa lampau pada suatu perkara yang sama sehingga dijadikan keputusan para hakim pada masa-masa selanjutnya. Hakim sendiri dapat membuat keputusan sendiri, bila perkara itu tidak diatur sama sekali di dalam Undang-undang.

  1. Traktat
    ialah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara ataupun lebih. Perjanjian ini mengikat antara negara yang terlibat dalam traktat ini. Otomatis traktat ini juga mengikat warganegara-warganegara dari negara yang bersangkutan.
  2. Pendapat Para Ahli Hukum (Doktrin)

Pendapat atau pandangan para ahli hukum yang mempunyai pengaruh juga dapat menimbulkan hukum. Dalam jurisprudensi, sering hakim menyebut pendapat para sarjana hukum. Pada hubungan internasional, pendapat para sarjana hukum sangat penting.

Hukum itu dapat digolongkan menurut bentuk, sifat, sumber, tempat berlaku, isi dan cara mempertahankannya.

Menurut bentuknya, hukum itu dibagi menjadi :

  1. Hukum Tertulis, adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh : hukum pidana dituliskan pada KUHPidana, hukum perdata dicantumkan pada KUHPerdata.
  2.  Hukum Tidak Tertulis, adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh : hukum adat tidak dituliskan atau tidak dicantumkan pada perundang-undangan tetapi dipatuhi oleh daerah tertentu.

Hukum tertulis sendiri masih dibagi menjadi dua, yakni hukum tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Dikodifikasikan artinya hukum tersebut dibukukan dalam lembaran negara dan diundangkan atau diumumkan. Indonesia menganut hukum tertulis yang dikodifikasi. Kelebihannya adalah adanya kepastian hukum dan penyederhanaan hukum serta kesatuan hukum. Kekurangannya adalah hukum tersebut bila dikonotasikan bergeraknya lambat atau tidak dapat mengikuti hal-hal yang terus bergerak maju.

Penggolongan hukum, menurut sifatnya    :

  1. Hukum yang mengatur, yakni hukum yang dapat diabaikan bila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri.

2. Hukum yang memaksa, yakni hukum yang dalam keadaan apapun memiliki paksaan yang tegas.

Menurut sumbernya, dibagi menjadi :

  1. Hukum Undang-undang, yakni hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2. Hukum Kebiasaan (adat), yakni hukum yang ada di dalam peraturan-peraturan adat.

3. Hukum Jurisprudensi, yakni hukum yang terbentuk karena keputusan hakim di masa yang lampau dalam perkara yang sama.

4. Hukum Traktat, yakni hukum yang terbentuk karena adanya perjanjian antara negara yang terlibat di dalamnya.

Menurut tempat berlakunya, dibagi menjadi :

  1. Hukum Nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara.
    2.       Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara.
    3.       Hukum Asing adalah hukum yang berlaku di negara asing.

    Menurut isinya, dibagi menjadi :

1. Hukum Privat (Hukum Sipil), adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan dan orang yang lain. Dapat dikatakan hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan warganegara. Contoh : Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Tetap dalam arti sempit hukum sipil disebut juga hukum perdata.

2. Hukum Negara (Hukum Publik) dibedakan menjadi hukum pidana, tata negara dan administrasi negara.

a. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan negara

b. Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan alat perlengkapan negara.

c. Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur hubungan antar alat perlengkapan negara, hubungan pemerintah pusat dengan daerah.

Menurut cara mempertahankannya, dibagi menjadi :

  1. 1.      Hukum Materiil, yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contoh Hukum Pidana, Hukum Perdata. Yang dimaksudkan adalah Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata Materiil.
  2. 2.      Hukum Formil, yaitu hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil. Contoh Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata

Hukum dan norma merupakan dua hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Kedua hal tersebut saling berkaitan dan biasa disebut dalam satu kesatuan. Baik hukum maupun norma berperan dalam mengatur kehidupan manusia atau individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma adalah peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku kehidupan bermasyarakat. Sistem norma yang berlaku bagi manusia terdiri atas norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.

Norma hukum merupakan sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Artinya, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum, yaitu badan legislatif. Hukum merupakan norma yang memuat sanksi yang tegas. Di Indonesia, istilah hukum digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan norma yang berlaku di Indonesia. Hukum Indonesia adalah suatu sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia. Sistem aturan tersebut diwujudkan dalam perundang-undangan.

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tercermin dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, jadi segala urusan di Indonesia akan diselesaikan secara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai dasar yang dijadikan sebagai pondasi dalam melaksanakan pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik.

Sejauh ini penegakan hukum yang berlaku di Indonesia dapat dikatakan masih sedikit lemah. Orang yang melakukan kesalahan yang tidak terlalu merugikan masyarakat lain dihukum secara tidak sepihak dengan diberlakukannya pasal yang berlapis. Sedangkan mereka yang membuat kesalahan besar yang dapat merugikan masyarakat luas, misalnya koruptor masih mendapatkan keringanan atas hukum yang diterimanya, selain itu masa tahanannya juga masih bisa diperingan dan kondisi tahanan yang seperti rumah sendiri.

Pengadilan sebagai institusi pencari keadilan sampai saat ini belum dapat memberikan rasa puas bagi masyarakat bawah. Buktinya para koruptor milyaran bahkan triliunan rupiah masih berkeliaran dialam bebas, bolak-balik keluar negeri, liburan kemana saja bisa dilakukan. Padahal mereka jelas mengkorupsi uang negara. Bahkan ada yang sudah di putus dengan hukuman penjara pun masih bisa melakukan aktivitas sehari-harinya. Seperti kasus Gayus Tambunan yang hangat dibahas akhir-akhir ini. Sedangkan kalau kita lihat ke masyarakat bawah, yakni pencuri, jambret, perampok kecil-kecilan yang terpaksa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya harus dihajar dan dianiaya dalam proses penyidikan dikepolisian, dan memang ini adalah merupakan kejahatan dan melanggar hukum, tetapi kalau dibandingkan dengan para koruptor yang hanya dapat dilakukan orang diatas dapat begitu saja lepas dari jeratan hukum. Dan ini adalah faktor aparat penegak hukumnya yang belum mampu menegakan supremasi hukum.

Penegakan hukum yang bertanggungjawab merupakan suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses atau tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh Penegak Hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.

Indonesia sebagai negara hukum mencita-citakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak akan tegak, jika hukum itu sendiri belum mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan, di samping itu anehnya masyarakatpun tidak pernah jera untuk terus melanggar hukum, sehingga masyarakat sudah sangat terlatih bagaimana mengatasinya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya, apakah itu bentuk pelanggaran lalu-lintas, atau melakukan delik-delik umum, atau melakukan tindak pidana korupsi, tidak menjadi masalah. Sebagian besar masyarakat kita telah terlatih benar bagaimana mempengaruhi proses hukum yang berjalan agar ia dapat terlepas dari jerat hukumannya. Kenyataan ini merupakan salah satu indikator buruknya penegakan hukum di negeri ini.

Untuk membuktikan negara Indonesia adalah negara hukum, maka hukum di Indonesia harus ditegakkan. Untuk membangun suatu sistem penegakan hukum yang baik tentu tidak dapat berjalan tanpa ada dukungan penuh dari Pemerintahan yang bersih, karena penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum pemerintahan. Pemerintahan negara harus menjamin bersih dan baiknya institusi penegak hukum, yakni institusi “Kejaksaan” dan “Kepolisian” karena institusi penegakan hukum merupakan pilar utama dari politik hukum pemerintah yang berupaya mengkondisi tata perilaku masyarakat Indonesia yang sadar dan patuh pada hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu rakyat harus turut serta berpartisipasi menegakkan hukum di Indonesia. Dengan usaha-usaha dari berbagai pihak maka hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

(ISMAYA DWI AGUSTINA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: