SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Published November 23, 2012 by ISMAYA DWI AGUSTINA

Berikut ini adalah syarat – syarat perkawinan menurut BW           :

  1. 1.       Syarat Materil

Syarat Materil Umum, yang berlaku untuk seluruh perkawinan yang terdiri dari :

–          Kata Sepakat (Pasal 28 KUHPer)

Dalam pasal ini berbunyi, “ Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri ”.

–          Asas yang dianut Monogami mutlak (Pasal 27 KUHPer)

Dalam pasal ini berbunyi, “ Pada waktu yang sama, seorang laki – laki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang laki – laki saja”.

–          Batas usia (Pasal 29 KUHPer)

Dalam pasal ini berbunyi, “ Laki – laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika alasan – alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi ”.

–          Tenggang waktu tunggu, 300 hari (Pasal 34 KUHPer)

Dalam pasal ini berbunyi, “ Seorang wanita tidak boleh melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan terakhir ”.

Syarat Materil Khusus, berlaku hanya untuk perkawinan tertentu, seperti :

–          Larangan Perkawinan (Pasal 30, 31, 32, 33 KUHPer)

–          Izin Kawin (Pasal 33, 35 – 38, 40, 42 KUHPer)

1

  1. 2.       Syarat Formil

Syarat ini mengandung Tata Cara Perkawinan, baik sebelum maupun setelah perkawinan. Misalnya sebelum perkawinan dilangsungkan , maka kedua mempelai harus memberikan Pemberitahuan / aangifte tentang kehendak kawin kepada pegawai catatan sipil, yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan. Sedang syarat lainnya, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun.

Sedangkan syarat perkawinan menurut KUHPerdata adalah syarat material absolut yaitu asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai, usia pria 18 tahun dan wanita 15 tahun, bagi wanita yang pernah kawin harus 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan. Sedang syarat material relatif, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun.

Berikut ini adalah syarat – syarat perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974         :

  1. 1.       Diatur dalam Pasal 6

(-) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(-) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(-)  Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(-) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

2

(-) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(-) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum rnasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

  1. 2.       Pasal 7

(-) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(-) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(-) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

  1. 3.       Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

(-) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

(-) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

(-) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

(-) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

(-) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suamiberisterilebih dari seorang;

(-) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

3

  1. 4.       Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan oranglain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

  1. 5.       Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

  1. 6.       Pasal 11

(-) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(-) Tenggang waktu, jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lehih lanjut.

  1. 7.       Pasal 12

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pada pasal 6 s/d 12 UU No. 1/1974 syarat-syarat perkawinan, yaitu adanya persetujuan kedua calon mempelai, ada izin orang tua atau wali bagi calon yang belum berusia 21 tahun, usia calon pria berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, tidak ada hubungan darah yang tidak boleh kawin, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain, tidak ada larangan kawin menurut agama dan kepercayaannya untuk ketiga kalinya, tidak dalam waktu tunggu bagi wanita yang janda.

(ISMAYA DWI AGUSTINA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: