Archives

All posts for the month December, 2012

Perbedaan Keputusan Presiden dengan Instruksi Presiden

Published December 20, 2012 by ISMAYA DWI AGUSTINA

Pertanyaan :

Apa perbedaan antara keputusan presiden dan instruksi presiden? Terima kasih.

Jawaban :

Letezia Tobing
https://i1.wp.com/images.hukumonline.com/frontend/lt506aec66ed27e/lt506bc9aa28ce7.jpg

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 100 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, keputusan presiden (Keppres) yang sifatnya mengatur harus dimaknai sebagai peraturan. Ini berarti bahwa keputusan presiden yang sifatnya mengatur dipersamakan dengan peraturan presiden (Perpres), yang mana peraturan presiden itu sendiri masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kita dapat melihat bahwa keputusan presiden ada yang bersifat mengatur dan ada yang bersifat selain mengatur (bersifat menetapkan sesuatu). Untuk penjelasan lebih lengkapnya simak di dalam artikel Perbedaan antara Keputusan Presiden dengan Peraturan Presiden.

Jimly Asshiddiqie di dalam bukunya yang berjudul Perihal Undang-Undang (hal. 9-10) mengatakan bahwa jika subjek hukum yang terkena akibat keputusan itu bersifat konkret dan individual, maka dikatakan bahwa norma atau kaedah hukum yang terkandung di dalam keputusan itu merupakan norma hukum yang bersifat individual-konkret. Tetapi, apabila subjek hukum yang terkait itu bersifat umum dan abstrak atau belum tertentu secara konkret, maka norma hukum yang terkandung di dalam keputusan itu disebut sebagai norma hukum yang bersifat abstrak dan umum. Keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak itu biasanya bersifat mengatur (regeling), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (beschikking) ataupun keputusan yang berupa vonis hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan. Oleh karena itu, ketiga bentuk kegiatan pengambilan keputusan tersebut dapat dibedakan dengan istilah:

1.    Pengaturan menghasilkan peraturan (regels). Hasil kegiatan pengaturan itu disebut “peraturan”;

2.    Penetapan menghasilkan ketetapan atau keputusan (beschikkings). Hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif ini disebut dengan “Keputusan” atau “Ketetapan”; dan

3.    Penghakiman atau pengadilan menghasilkan putusan (vonnis).

Sedangkan instruksi presiden, menurut Jimly Asshiddiqie(hal. 20) merupakan “policy rules” atau “beleidsregels”, yaitu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang biasa. Disebut “policy” atau “beleids” atau kebijakan karena secara formal tidak dapat disebut atau memang bukan berbentuk peraturan yang resmi (ibid, hal. 391). Umpamanya, surat edaran dari seorang Menteri atau seorang Direktur Jenderal yang ditujukan kepada seluruh jajaran pegawai negeri sipil yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya, dapat dituangkan dalam surat biasa, bukan berbentuk peraturan resmi, seperti Peraturan Menteri. Akan tetapi, isinya bersifat mengatur (regeling) dan memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian. Surat edaran semacam inilah yang biasa dinamakan “policy rule” atau “beleidsregel”.

Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya tersebut (hal. 392), mengutip pendapat Michael Allen dan Brian Thompson, yang mengatakan bahwa peraturan kebijakan atau “policy rule” yang dapat disebut juga sebagai “quasi legislation” itu dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) golongan, yaitu:

1.    Procedural rules (peraturan yang bersifat procedural);

2.    Interpretative (petunjuk penafsiran);

3.    Instruction to Officials (perintah atau instruksi, seperti Instruksi Presiden dsb);

4.    Prescriptive/Evidential Rules;

5.    Commendatory Rules;

6.    Voluntary Codes;

7.    Rules of Practices, Rules of Management, or Rules of Operation;

8.    Consultative Devices dan Administrative Pronouncements.

Aturan-aturan kebijakan ini memang dapat dibuat dalam berbagai macam bentuk dokumen tertulis yang bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan, dan mengatur suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Dalam praktik di Indonesia, aturan-aturan kebijakan itu dapat dibuat dalam bentuk-bentuk seperti:

1.    Surat edaran (circular), seperti Surat Edaran Bank Indonesia;

2.    Surat perintah atau instruksi, seperti misalnya Instruksi Presiden (Inpres);

3.    Pedoman kerja atau manual;

4.    Petunjuk Pelaksanaan (jutlak);

5.    Petunjuk Teknis (juknis);

6.    Buku Panduan atau “guide” (guidance);

7.    Kerangka Acuan, Term of Reference (TOR);

8.    Desain Kerja atau Desain Proyek (Project Design);

9.    Dan lain-lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita lihat bahwa instruksi presiden hanya terbatas untuk memberikan arahan, menuntun, membimbing dalam hal suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Sedangkan keputusan presiden, ada yang bersifat mengatur (regeling) (yang dipersamakan dengan peraturan presiden) dan ada yang bersifatnya menetapkan (beschikking).

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

from : http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50cf39774d2ec/perbedaan-keputusan-presiden-dengan-instruksi-presiden

Perbedaan Undang-Undang dengan Peraturan Perundang-Undangan

Published December 20, 2012 by ISMAYA DWI AGUSTINA

Pertanyaan :

Apakah perbedaan undang-undang dengan peraturan perundang-undangan?

Jawaban :

Ilman Hadi
https://i2.wp.com/images.hukumonline.com/frontend/lt4fbded50bf741/lt4fcc5e79a314b.jpg

Pengertian dari peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan, pengertian undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 angka 3 UU 12/2011).

Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang (“UU”) adalah termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Selain UU, menurut ketentuan UU 12/2011, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga termasuk kategori peraturan perundang-undangan.

Kemudian hierarki dari peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 UU 12/2011:
Pasal 7
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c.    Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d.    Peraturan Pemerintah;

e.    Peraturan Presiden;

f.     Peraturan Daerah Provinsi; dan

g.    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan, dari sisi ilmu perundang-undangan, menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto dalam buku Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Materi dan Muatan (hal. 10-11), pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1)    Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum

2)    Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, dan status atau suatu tatanan

3)    Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.

4)    Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan wet in materiёle zin atau sering juga disebut dengan algemeen verbindende voorschrift.

Jadi, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan bersifat umum-abstrak, tertulis, mengikat umum, dibentuk oleh oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengatur.

Dari uraian tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa peraturan perundangan-undangan adalah semua peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan, undang-undang merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

from : http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undangan

Polda Yogyakarta Tangkap Polisi Pemasok Sabu

Published December 20, 2012 by ISMAYA DWI AGUSTINA

TEMPO.CO, Yogyakarta – Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap seorang polisi pemasok sabu-sabu kepada mahasiswa. Brigadir Kepala (Bripka) Iwan Purnomo, anggota Satuan Sabhara Kepolisian Resor Klaten, ditahan karena diduga memasok barang haram itu kepada pemakai.

“Ya, ada polisi yang kami tahan karena narkoba,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Widjonarko, Kamis, 20 Desember 2012.

Iwan Purnomo, 33 tahun, ditangkap di daerah Wedi, Klaten. Penangkapan polisi itu atas pengembangan kasus penangkapan pengguna sabu-sabu, yaitu dua mahasiswa di Yogyakarta, ST dan DH, pada Oktober lalu. Keduanya ditangkap polisi saat memakai sabu-sabu di pemondokan mereka di Seturan, Condongcatur, Depok Sleman, Yogyakarta.

Polda saat ini masih mempelajari keterlibatan Iwan Purnomo dalam peredaran narkoba. Apalagi tersangka adalah seorang polisi. Saat diperiksa urinenya, IP negatif. Saat diperiksa itu, ia memang tidak mengkonsumsi narkoba. “Kami pelajari dari mana asal barang itu, lalu bagaimana ia melakukan transaksi,” kata dia.

Barang bukti yang disita polisi dari tersangka adalah bong bekas alat isap dan plastik klip yang berisi sisa sabu-sabu. Barang bukti itu dites di laboratorium untuk memastikan barang itu adalah sabu-sabu. Sebab, sabu-sabu telah habis dan tidak kelihatan. Tetapi, dengan tes dan hologram, sisa-sisanya masih bisa terdeteksi. “Kalau ada yang mengkonsumsi narkoba, jelas ada tindakan,” kata Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sleman, Ajun Komisaris Heri Yugo Kusdiyanto.

Kasus semacam ini bukanlah yang pertama. Sanksi pemecatan biasanya sudah menunggu, meskipun kasus ini harus disidik dan dilimpahkan ke pengadilan umum terlebih dulu.

from : http://www.tempo.co/read/news/2012/12/20/058449498